Gambar thumbnail generate AI
Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah secara tegas menolak usulan yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Iran untuk memberlakukan biaya atau tarif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Keputusan ini diambil setelah IMO menyatakan bahwa pengenaan biaya semacam itu tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Penolakan ini menandai sikap tegas badan PBB tersebut dalam menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, dalam sebuah wawancara di London pada Kamis (23/7/2026), menegaskan posisi organisasi tersebut. Menurut Dominguez, setiap kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan hukum internasional tidak dapat diterapkan. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen IMO untuk menjunjung tinggi kerangka hukum maritim global, yang dirancang untuk memastikan kelancaran dan keamanan perdagangan internasional tanpa hambatan yang tidak sah. Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, merupakan jalur vital bagi sekitar sepertiga pasokan minyak dunia yang diperdagangkan melalui laut, menjadikannya titik fokus geopolitik dan ekonomi yang sangat sensitif.
Penolakan Tegas IMO terhadap Tarif Selat Hormuz
Penolakan Tarif Selat Hormuz IMO ini bukan sekadar respons terhadap usulan spesifik, melainkan penegasan prinsip dasar hukum maritim internasional. Dominguez menjelaskan bahwa jika suatu tindakan tidak sesuai dengan hukum internasional dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk benar-benar diberlakukan, maka hal tersebut tidak dapat diterapkan. Pernyataan ini secara langsung menargetkan proposal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Iran, yang masing-masing mengusulkan pengenaan biaya transit di selat tersebut. Usulan ini, jika diberlakukan, berpotensi menciptakan preseden berbahaya dan mengganggu arus perdagangan global yang bergantung pada akses bebas ke perairan internasional.
Keputusan IMO ini juga datang di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Sejak Juni, badan PBB itu telah memulai operasi evakuasi untuk kapal-kapal yang terjebak di sekitar Selat Hormuz. Namun, operasi kemanusiaan ini terpaksa dihentikan setelah serangkaian serangan terhadap kapal dagang. Insiden-insiden tersebut menyoroti kerentanan jalur pelayaran ini dan kebutuhan mendesak akan jaminan keamanan yang lebih baik. Sekitar 500 kapal dilaporkan masih terjebak di kawasan tersebut, menunggu kondisi yang aman untuk melanjutkan perjalanan mereka. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi kru kapal, kargo, dan rantai pasokan global.
Krisis Maritim dan Kondisi Evakuasi di Selat Hormuz
Krisis maritim di Selat Hormuz telah mencapai titik kritis, dengan ratusan kapal yang terdampar dan operasi evakuasi yang terhenti. Dominguez menegaskan bahwa evakuasi hanya dapat dilanjutkan jika Iran dan Amerika Serikat dapat memberikan jaminan konkret bahwa kapal-kapal tidak akan menjadi sasaran serangan. Jaminan keamanan ini dianggap fundamental untuk melindungi nyawa pelaut dan memastikan kelancaran operasi maritim. Tanpa jaminan tersebut, risiko terhadap kapal dan awaknya akan tetap tinggi, menghambat upaya pemulihan dan normalisasi di kawasan tersebut. Penolakan Tarif Selat Hormuz IMO juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas di tengah krisis ini.
Selain itu, telah ada pembahasan mengenai kerangka kerja baru bagi IMO untuk memantau Selat Hormuz. Diskusi ini melibatkan Iran dan Oman, dua negara yang berbatasan langsung dengan selat tersebut. Tujuannya adalah untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif guna mencegah insiden di masa depan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum maritim internasional. Meskipun demikian, hingga saat ini, belum ada usulan resmi yang diajukan terkait mekanisme tersebut. Proses negosiasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang berkepentingan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan untuk keamanan maritim di Selat Hormuz.
Implikasi Regional dan Masa Depan Keamanan Maritim
Ketegangan di Selat Hormuz tidak dapat dipisahkan dari dinamika regional yang lebih luas. Dominguez turut menyoroti peningkatan ketegangan di Laut Merah, yang sebagian disebabkan oleh aktivitas kelompok Houthi di Yaman. Konflik-konflik ini menambah kompleksitas pada lanskap keamanan maritim di Timur Tengah, menuntut pendekatan yang komprehensif dari komunitas internasional. Peran IMO dalam memfasilitasi dialog dan mencari solusi damai menjadi semakin krusial untuk menjaga stabilitas jalur pelayaran global.
Penolakan Tarif Selat Hormuz IMO menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa hukum internasional harus dihormati di atas kepentingan sepihak. Ini adalah pesan kuat kepada semua negara mengenai pentingnya kerja sama dan kepatuhan terhadap norma-norma global dalam mengelola perairan internasional. Isu tarif internasional memang kerap menjadi sorotan, seperti yang terlihat dalam kecaman China terhadap kebijakan tarif baru AS yang diberlakukan terhadap 60 mitra dagang. Pemerintah Indonesia sendiri juga menghadapi tantangan serupa terkait tarif tambahan dari Amerika Serikat, yang menunjukkan betapa sensitifnya isu perdagangan dan tarif di panggung global. Ke depan, upaya diplomatik dan kerja sama multilateral akan menjadi kunci untuk menavigasi tantangan keamanan maritim dan memastikan kelancaran perdagangan dunia.
