JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu secara tegas menyatakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Mereka menegaskan, PHK ini tidak dapat semata-mata dipandang sebagai konsekuensi dari perlambatan ekonomi global. Sebaliknya, FSP BUMN Bersatu menilai fenomena ini sebagai indikator krusial persoalan struktural ekonomi nasional yang mendalam. Ini menuntut reformasi kebijakan yang lebih menyeluruh dan mendesak. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap stabilitas lapangan kerja dan masa depan pekerja di berbagai sektor industri.
Gelombang PHK: Indikator Persoalan Struktural Ekonomi Nasional
Menurut FSP BUMN Bersatu, pandangan bahwa PHK hanya merupakan dampak eksternal adalah penyederhanaan masalah yang berbahaya. Djusman H. Umar, Ketua Harian FSP BUMN Bersatu, menjelaskan bahwa jika hanya faktor global yang berperan, dampak PHK tidak akan sepersisten dan sekompleks yang terjadi saat ini. Djusman menekankan, program mitigasi atau bantuan sosial saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan PHK. “Yang lebih penting adalah memperbaiki faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan dunia usaha kehilangan ruang untuk tumbuh,” ujar Djusman pada Sabtu (4/7/2026).
Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik. Ini melampaui sekadar penanganan dampak, menuju perbaikan fundamental ekonomi. Banyak pihak telah menyoroti isu ini, mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penanganan dampak, tetapi juga pada pencegahan. Ini berarti mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan yang membuat perusahaan sulit berkembang atau bahkan terpaksa melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil juga akan membangun kepercayaan di kalangan pelaku usaha dan pekerja. Gelombang PHK yang terjadi adalah cerminan nyata dari ketidakmampuan sistem ekonomi saat ini untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan stabil. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengurai persoalan struktural ekonomi nasional.
Data PHK yang Mengkhawatirkan dan Respons Pemerintah
Data yang dihimpun menunjukkan tren PHK yang mengkhawatirkan dan terus berlanjut. Hingga November 2025, tercatat sekitar 79.302 pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka. Angka ini kemudian bertambah signifikan pada periode Januari hingga Mei 2026, dengan tambahan sekitar 23.470 pekerja yang mengalami nasib serupa. Total lebih dari seratus ribu pekerja terdampak dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Ini menunjukkan bahwa isu PHK ini masih berlanjut dan menuntut solusi yang menyasar akar permasalahan. Angka-angka ini menjadi bukti konkret bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam fondasi ekonomi negara.
Merespons situasi ini, Djusman H. Umar mengapresiasi langkah pemerintah dalam membentuk Satuan Tugas Mitigasi PHK melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Komitmen pemerintah untuk menyediakan instrumen perlindungan pekerja senilai sekitar Rp500 triliun juga disambut baik sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja. Namun, menurut mereka, upaya mitigasi dan bantuan sosial saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan krisis ini secara fundamental. Perlindungan pekerja harus dibarengi dengan upaya menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja baru. Informasi lebih lanjut mengenai isu ini dapat ditemukan di SindoNews.com.
Reformasi Kebijakan Menyeluruh Mendesak
FSP BUMN Bersatu menyerukan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan ekonomi yang ada. Mereka percaya bahwa tanpa reformasi struktural yang berani dan menyeluruh, gelombang PHK akan terus menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan pekerja dan stabilitas sosial. Pemerintah tidak dapat memandang isu ini sebelah mata. Sebaliknya, pemerintah harus menjadikannya prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut adanya dialog konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk merumuskan strategi jangka panjang.
Strategi tersebut harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong investasi, dan pada akhirnya, membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkelanjutan. Hanya dengan demikian, pemerintah dapat mengatasi persoalan struktural ekonomi nasional yang kini tercermin dari gelombang PHK secara efektif. Pentingnya reformasi ini juga mencakup peninjauan ulang regulasi yang mungkin menghambat pertumbuhan sektor riil. Birokrasi yang berbelit atau kebijakan yang kurang mendukung inovasi dan daya saing usaha dapat menjadi pemicu utama kesulitan yang dialami dunia usaha. Oleh karena itu, perbaikan ekosistem bisnis secara menyeluruh menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan lapangan kerja dan mencegah PHK massal di masa mendatang.
FSP BUMN Bersatu berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan dampak, tetapi juga pada pencegahan. Ini berarti mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan yang membuat perusahaan sulit berkembang atau bahkan terpaksa melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil juga akan membangun kepercayaan di kalangan pelaku usaha dan pekerja. FSP BUMN Bersatu juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang terus berubah. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan perlu diperkuat, sehingga pekerja memiliki daya saing yang lebih tinggi dan tidak mudah tergerus oleh perubahan ekonomi atau teknologi.
Ini adalah bagian integral dari upaya mengatasi persoalan struktural ekonomi nasional. Dalam konteks yang lebih luas, stabilitas makroekonomi juga memegang peranan penting. Inflasi yang terkendali, nilai tukar mata uang yang stabil, dan kebijakan fiskal yang prudent akan menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tanpa fondasi ini, upaya-upaya mikro untuk mengatasi PHK akan seperti menambal kebocoran kecil di kapal yang lebih besar. Gelombang PHK ini, dengan demikian, berfungsi sebagai alarm bagi seluruh elemen bangsa untuk segera bertindak. Bukan hanya tentang angka-angka, tetapi tentang kehidupan ribuan keluarga yang terdampak. Solusi yang ditawarkan haruslah komprehensif, melibatkan berbagai sektor, dan berorientasi pada perbaikan jangka panjang. Untuk membaca berita lebih lanjut mengenai isu-isu ketenagakerjaan dan ekonomi, Anda bisa mengunjungi artikel lengkapnya di SindoNews.
