Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini membuka tabir mengenai beberapa momen penting dalam interaksinya dengan Presiden Prabowo Subianto, memberikan gambaran yang lebih dalam tentang karakter kepemimpinan sang kepala negara. Dalam sebuah wawancara yang diunggah di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo pada Kamis (2/7), Purbaya membagikan pengalaman yang menunjukkan sisi humanis sekaligus ketegasan Prabowo dalam mengambil keputusan. Pengungkapan ini menarik perhatian publik, terutama karena menyentuh aspek personal dan kebijakan strategis yang diambil di bawah kepemimpinan Presiden.
Purbaya Yudhi Sadewa, yang dikenal sebagai salah satu pembantu utama Presiden di bidang ekonomi, menceritakan bagaimana Prabowo Subianto pernah membatalkan keputusan pemecatan terhadap salah satu anak buahnya. Kejadian ini, menurut Purbaya, adalah bukti nyata dari kebaikan hati Prabowo. “Saya pernah memecat orang, karena dia (Prabowo) baik, enggak jadi pecat. Padahal dia tahu kesalahannya orang itu,” ujar Purbaya. Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa kebaikan hati tersebut tidak berarti toleransi terhadap kesalahan yang membahayakan negara. Jika suatu tindakan sudah mencapai titik yang merugikan kepentingan nasional, pemerintah tidak akan ragu untuk bertindak tegas. Ini menunjukkan bahwa di balik sifat pemaaf, terdapat prinsip kuat dalam menjaga integritas negara.
Purbaya Ungkap Keputusan Prabowo: Antara Kebaikan Hati dan Ketegasan
Lebih jauh, Purbaya juga membeberkan pengalaman lain yang menyoroti ketelitian dan keberanian Presiden dalam mengambil keputusan besar. Ia menceritakan tentang pembatalan sebuah proyek besar yang awalnya diusulkan oleh seorang menteri. Proyek ini diklaim mampu menghilangkan subsidi di sektor terkait, namun setelah perhitungan lebih rinci dilakukan, Purbaya menemukan bahwa proyek tersebut justru berpotensi menambah beban negara dengan subsidi yang lebih besar. Purbaya, yang merasa pusing dengan angka-angka yang disajikan, akhirnya bertanya langsung mengenai detail penjualan dan potensi kerugian. “Saya tanya, lama-lama gue pusing kan, ‘Pak, sudah anda hitung belum dijualnya berapa? Anda jual ke dia berapa?’ ‘Lebih tinggi.’ ‘Jadi subsidinya masih ada ya?’ ‘Masih ada, Pak.’ Jadi bukannya untung, saya rugi,” jelas Purbaya.
Mendengar penjelasan tersebut, Presiden Prabowo Subianto tanpa ragu langsung memutuskan untuk membatalkan proyek itu. “Langsung Presiden, ‘Oh jadi masih rugi ini? Masih subsidi?’ Masih, Pak. Malah lebih besar. ‘Batalin’,” kata Purbaya menirukan ucapan Presiden. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap usulan kebijakan. Purbaya menekankan bahwa kewajiban para menteri adalah menyampaikan seluruh risiko yang ada kepada pimpinan agar keputusan yang diambil tidak keliru. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar demi kemaslahatan rakyat dan negara. Purbaya Ungkap Keputusan Prabowo ini sebagai contoh nyata bagaimana pemimpin harus mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keputusan Prabowo
Kisah-kisah yang dibagikan Purbaya ini memberikan gambaran bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang tidak hanya memiliki empati, tetapi juga sangat pragmatis dan berorientasi pada kepentingan negara. Keputusan untuk membatalkan pemecatan anak buahnya menunjukkan sisi kemanusiaan, sementara pembatalan proyek besar yang merugikan negara menunjukkan ketegasan dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan publik. Ini adalah keseimbangan yang krusial bagi seorang pemimpin. Purbaya juga menegaskan bahwa dirinya selalu berpegang pada prinsip untuk membeberkan semua risiko kepada pimpinan, sebuah praktik yang menurutnya telah menyelamatkannya dari kebangkrutan dalam karirnya.
Selain mengungkap karakter Presiden, Purbaya Yudhi Sadewa juga membagikan informasi mengenai tugas-tugas penting yang diembannya, termasuk upaya pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta pemantauan geliat ekonomi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu hingga September 2026 kepada Purbaya untuk membenahi DJBC. Ancaman yang jelas dari Presiden adalah pembubaran lembaga tersebut jika tidak ada perbaikan signifikan, bahkan berpotensi digantikan oleh perusahaan asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS). “Ancaman Presiden jelas. Kalau dalam waktu setahun enggak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin,” ujar Purbaya.
Mandat Prabowo kepada Purbaya: Reformasi Bea Cukai dan Geliat Ekonomi
Awalnya, Presiden Prabowo menginginkan Bea Cukai dibubarkan secara langsung. Namun, Purbaya meminta waktu dan kesempatan untuk melakukan pembenahan internal terlebih dahulu. “Udah diputusin malah. Pak Presiden bilang, ‘ganti, bubarkan’. Saya ngerayu dia sedikit, ‘Pak, setelah ini Pak ya, biar saya beresin dulu’,” ungkap Purbaya. Ia menargetkan pembenahan ini selesai pada September tahun ini (2026), dengan janji akan “obrak-abrik semuanya” untuk memastikan perbaikan. Purbaya mengambil langkah ini mengingat ribuan pegawai Bea Cukai akan terdampak jika pembubaran benar-benar dilakukan. Purbaya telah menjelaskan langsung kepada jajaran pimpinan Bea Cukai mengenai urgensi reformasi ini, menekankan bahwa upaya ini adalah untuk menyelamatkan institusi dari pembubaran yang telah diputuskan dalam rapat terbatas. Dalam proses pembenahan, dugaan pelanggaran seperti praktik under invoicing dan impor ilegal masih ditemukan, bahkan di lingkungan Bea Cukai Jakarta yang telah mengalami perombakan pejabat. Informasi lebih lanjut mengenai mandat ini dapat ditemukan di Prabowo Beri Purbaya Waktu hingga September untuk Benahi Bea Cukai.
Di sisi lain, Purbaya juga aktif memantau kondisi perekonomian masyarakat secara langsung. Ia menugaskan anak buahnya untuk menyebar ke berbagai pasar di seluruh Indonesia, sementara dirinya sendiri juga rutin mengunjungi pasar-pasar. “Saya kan sering jalan-jalan tuh ke pasar-pasar. Bagus juga. Terus kalau kita jalan Sabtu Minggu aja dimana-mana kan masih masyarakat pada belanja,” katanya. Laporan yang diterimanya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di sejumlah daerah masih tergolong ramai, dengan contoh kemacetan di Jogja dan Surabaya yang mengindikasikan geliat belanja. Meskipun mengakui adanya kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat, Purbaya dengan tegas membantah anggapan bahwa Indonesia sedang menuju krisis ekonomi. Ia menekankan bahwa kondisi fiskal Indonesia sehat dan ekonomi secara keseluruhan bagus, tidak seperti krisis 1997-1998. Pernyataan yang menyebut kehidupan sehari-hari sulit dianggapnya tidak sepenuhnya benar, melainkan mungkin belum mencapai tingkat kesenangan yang diharapkan. Detail mengenai pemantauan ekonomi ini dapat dibaca di Cek Geliat Ekonomi, Purbaya Sebar Anak Buah ke Sejumlah Pasar.
Secara keseluruhan, pengungkapan Purbaya Yudhi Sadewa ini memberikan perspektif yang komprehensif tentang gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memadukan kebaikan hati dengan ketegasan demi kepentingan negara. Pada saat yang sama, Purbaya sendiri menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan mandatnya, baik dalam reformasi institusi vital seperti Bea Cukai maupun dalam menjaga stabilitas dan geliat ekonomi nasional. Ini adalah gambaran dari sebuah pemerintahan yang berupaya keras untuk responsif dan akuntabel terhadap tantangan yang ada.
