Prabowo: Ekonomi Nasional Cerminkan Amanat Konstitusi Pasal 33

Jakarta, 26 Juli 2026 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjalankan arah kebijakan ekonomi nasional yang berlandaskan pada amanat konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato sambutannya pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis, 23 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan yang diberikan terhadap visi ekonomi pemerintah yang dinilai sebagai manifestasi nyata dari cita-cita pendiri bangsa.

Presiden Prabowo secara lugas menyatakan bahwa kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah bukanlah sebuah gagasan yang baru muncul, melainkan merupakan perwujudan konkret dari semangat yang terkandung dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utama dari implementasi pasal-pasal fundamental ini adalah untuk sebesar-besarnya menghadirkan keadilan sosial dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa fondasi ekonomi negara dibangun di atas prinsip-prinsip konstitusional yang telah lama menjadi pilar pembangunan bangsa.

Kebijakan Ekonomi Wujud Nyata Pasal 33 UUD 1945

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap langkah dan program ekonomi yang diluncurkan pemerintah dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya nasional dimanfaatkan demi kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir golongan. Ini sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kebijakan ekonomi saat ini adalah wujud nyata Pasal 33 UUD 1945 yang diimplementasikan secara progresif. Berbagai program bantuan sosial dan inisiatif pemerataan ekonomi, seperti yang akan disalurkan melalui KDKMP, dipersiapkan untuk menjangkau lapisan masyarakat paling bawah, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam gerak maju pembangunan.

Presiden juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mendukung kebijakan ini. Ditekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga pada semangat gotong royong dan kebersamaan. Visi untuk mencapai keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan konstitusi hanya dapat terwujud jika seluruh komponen bangsa bersatu padu dalam satu tujuan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik seperti PKB, sangat dihargai dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Membangun Ekonomi Mandiri dan Berdaulat

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong dalam membangun ekonomi nasional. Sebuah ekonomi yang mandiri, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan rakyat adalah tujuan yang harus dicapai bersama. Kemandirian ekonomi berarti Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak mudah terombang-ambing oleh gejolak ekonomi global, serta memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan. Kedaulatan ekonomi juga berarti negara memiliki kontrol penuh atas sumber daya dan arah pembangunannya, tanpa intervensi asing yang merugikan kepentingan nasional. Ini adalah prinsip yang secara konsisten dijunjung tinggi oleh pemerintah.

Semangat gotong royong, sebagai salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, dianggap krusial dalam mewujudkan cita-cita ini. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program yang berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku UMKM terus didorong untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, pondasi ekonomi yang kuat dan berkeadilan dapat dibangun, memberikan manfaat nyata bagi kehidupan setiap warga negara. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan konstitusi.

Komitmen Global dan Kedaulatan Nasional

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Prinsip ini berarti Indonesia menjalin hubungan baik dengan seluruh negara di dunia melalui kebijakan bertetangga baik (good neighbor policy), serta menghormati semua kekuatan dunia tanpa kehilangan independensi dalam menentukan sikap dan kebijakan. Kedaulatan dan martabat bangsa adalah prioritas utama dalam setiap interaksi diplomatik di kancah internasional. Indonesia akan terus menjadi pemain aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, sambil tetap memprioritaskan kepentingan nasional.

Di sisi lain, Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Ini adalah bentuk konsistensi Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak setiap bangsa untuk hidup merdeka. Indonesia akan terus berdiri teguh bersama nilai-nilai universal tersebut, sembari tetap berkomitmen menjaga perdamaian dunia dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional dan hak asasi manusia, serta berperan aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.

Keseluruhan pidato Presiden Prabowo di Harlah PKB ke-28 ini menggarisbawahi sebuah visi yang komprehensif: membangun ekonomi yang kuat dan berkeadilan berdasarkan konstitusi, didukung oleh persatuan dan gotong royong, serta diimbangi dengan politik luar negeri yang bermartabat dan berprinsip. Pesan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh elemen bangsa dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Prabowo Subianto, kebijakan Presiden Prabowo, program Presiden Prabowo, pemerintahan Prabowo, kabinet Prabowo, kebijakan ekonomi Prabowo, kebijakan fiskal Prabowo, kebijakan moneter Prabowo, investasi Indonesia, hilirisasi industri, swasembada pangan, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, program MBG, pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur, APBN Indonesia, reformasi birokrasi, transformasi digital Indonesia, kebijakan energi, transisi energi, energi terbarukan Indonesia, ketahanan energi, kebijakan pertahanan, modernisasi TNI, keamanan nasional, diplomasi Indonesia, hubungan internasional Indonesia, kerja sama ASEAN, kebijakan luar negeri Prabowo, pertumbuhan ekonomi Indonesia, penciptaan lapangan kerja, investasi asing Indonesia, UMKM Indonesia, koperasi Indonesia, industrialisasi Indonesia, pendidikan Indonesia, kesehatan Indonesia, BPJS Kesehatan, kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, pembangunan desa, dana desa, ketahanan air, irigasi nasional, sektor pertanian, petani Indonesia, nelayan Indonesia, harga pangan, stabilitas harga, inflasi Indonesia, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, transparansi pemerintah, tata kelola pemerintahan, efisiensi anggaran, pelayanan publik, transformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara, proyek strategis nasional, investasi IKN, transportasi nasional, konektivitas Indonesia, logistik nasional, ekspor Indonesia, impor Indonesia, perdagangan internasional, manufaktur Indonesia, ekonomi hijau, ekonomi biru, bonus demografi Indonesia, SDM unggul, vokasi Indonesia, pendidikan vokasi, beasiswa Indonesia, riset dan inovasi, kecerdasan buatan Indonesia, keamanan siber, perlindungan data pribadi, kebijakan pajak Indonesia, reformasi perpajakan, penerimaan negara, subsidi energi, subsidi pupuk, harga BBM, stabilitas ekonomi, pasar modal Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BUMN Indonesia, Danantara, investasi BUMN, kebijakan perumahan, rumah subsidi, pembangunan kawasan industri, agenda Presiden Prabowo, berita Presiden Prabowo, update kebijakan Prabowo, kebijakan terbaru Prabowo, isu nasional Indonesia